Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, saat memimpin kunjungan kerja Komisi V di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025). Foto: Ulfi/vel

PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi kawasan Rob Sayung di Demak yang terus mengalami abrasi dan banjir rob berkepanjangan. 

"Ini sebenarnya keprihatinan nasional. Tapi saya mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Demak. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) sudah ‘keroyokan’ turun langsung, menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap kondisi warga," ujar Syaiful Huda saat diwawancarai Parlementaria saat kunjungan kerja Komisi V di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025).

Ia menilai bahwa permasalahan ini sudah masuk kategori darurat nasional dan membutuhkan solusi jangka pendek serta jangka panjang yang konkret.

Menurutnya, kawasan Rob Sayung merupakan jalur vital di Pulau Jawa dan tak boleh dibiarkan rusak terlalu lama. Ia menekankan bahwa penanganan struktural jangka panjang perlu segera dirumuskan, tanpa harus menunggu proyek Giant Sea Wall yang masih jauh dari realisasi.

"Kita tidak bisa menunggu proyek besar seperti Giant Sea Wall, karena itu masih panjang. Kita butuh langkah konkret yang bisa dikerjakan dalam 10–20 tahun ke depan. Solusinya bisa melalui skema APBN, tanpa perlu mengandalkan investasi swasta," jelas legislator asal PKB ini.

Lebih lanjut, Huda mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Demak telah menyampaikan proposal usulan kepada DPR RI.

Komisi V, akan mempertimbangkan serius usulan tersebut agar bisa masuk ke dalam program prioritas pembangunan nasional tahun 2026.

"Pak Gubernur dan Bupati Demak sudah mengajukan langsung kepada kami. Insyaallah akan kami dorong agar penanganan Rob Sayung ini masuk dalam prioritas pembangunan 2026. Tapi ini tentu membutuhkan komitmen bersama, terutama dari Kementerian PU," tegasnya.

Legislator Fraksi Partai PKB, juga menyoroti bahwa persoalan abrasi dan rob di kawasan pesisir utara Jawa telah berlangsung terlalu lama dan berdampak luas terhadap mobilitas warga, infrastruktur jalan nasional, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Sudah terlalu menahun. Tidak bisa lagi dibiarkan. Ini soal keselamatan warga dan keberlanjutan pembangunan di kawasan pesisir. Kita di Komisi V akan berupaya keras memperjuangkannya," pungkasnya.

Diharapkan penanganan kawasan Rob Sayung tidak hanya menjadi wacana, tapi betul-betul terealisasi sebagai proyek nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat pesisir. (upi/aha)